Komisi IV DPRD Sukabumi Tanggapi Keluhan Pelayanan RSUD Palabuhanratu
Sukabumipost – Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi menerima audiensi dari Forum Rempug Masyarakat Desa (Formades) yang menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kualitas pelayanan di RSUD Palabuhanratu. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu, 4 Juni 2025, di Ruang Badan Anggaran DPRD, sempat memanas hingga perwakilan forum memilih meninggalkan ruang audiensi.
Audiensi ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Ferry Supriadi, serta dihadiri langsung oleh jajaran manajemen RSUD Palabuhanratu, termasuk Direktur RSUD dr. Rika Mutiara. Dalam forum tersebut, Formades menyampaikan sejumlah keluhan yang dinilai krusial, mulai dari layanan medis yang tidak maksimal, minimnya ketersediaan obat, hingga dugaan adanya praktik percaloan dalam proses pendaftaran pasien.
“Kami apresiasi keberanian masyarakat melalui Formades dalam menyuarakan keresahan publik. Ini adalah bagian penting dari kontrol sosial,” ujar Ferry.
Namun, menurut Ferry, tanggapan yang disampaikan pihak RSUD masih bersifat normatif dan tidak menjawab inti permasalahan. Kekecewaan atas respons tersebut mendorong Formades untuk menghentikan dialog dan melakukan aksi walk out.
“Jawaban dari manajemen rumah sakit tidak memberikan kepastian atas solusi nyata. Masyarakat sudah terlalu lama menunggu perubahan, dan mereka ingin aksi, bukan janji,” tambahnya.
Komisi IV menegaskan akan menindaklanjuti setiap keluhan yang disampaikan dan meminta RSUD Palabuhanratu segera melakukan evaluasi serta perbaikan menyeluruh.
“Tidak boleh ada lagi praktik percaloan. Stok obat harus dijamin aman, dan pelayanan harus mengedepankan empati dan profesionalisme. Ini bukan hanya imbauan, tapi tuntutan,” tegas Ferry.
Selain menyoroti isu yang diangkat Formades, DPRD juga mencermati persoalan internal di tubuh rumah sakit, seperti kendala dalam sistem rujukan serta klaim layanan BPJS. Dalam waktu dekat, Komisi IV akan menginisiasi pertemuan antara pihak RSUD dan BPJS guna merumuskan solusi bersama.
“Kami ingin memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan benar-benar terjadi di lapangan. Pengawasan akan kami lakukan secara langsung, bukan sekadar di atas kertas,” tutup Ferry.
