Ketua DPRD Sukabumi Tekankan Pentingnya Penguatan Regulasi Desa di Hari Desa Nasional
SUKABUMIPOST – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyerukan penguatan sektor perdesaan sebagai basis fundamental kemajuan daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam peringatan Hari Desa Nasional (Hardesnas) Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukabumi, Kamis (15/1/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Bangun Desa untuk Indonesia Emas 2045” ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, termasuk Bupati Sukabumi H. Asep Japar, Sekda H. Ade Suryaman, unsur Forkopimda, serta perwakilan dari 381 desa se-Kabupaten Sukabumi.
Komitmen Legislatif untuk Kesejahteraan Desa
Dalam orasinya, Budi Azhar menegaskan bahwa desa bukan sekadar wilayah administratif, melainkan ujung tombak pembangunan yang berkeadilan. Ia menjamin bahwa lembaga legislatif akan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan yang pro-desa.
“Kami di DPRD berkomitmen penuh mengawal penguatan desa melalui optimalisasi fungsi legislasi, penyusunan anggaran, hingga pengawasan. Kebijakan yang kami dorong harus berdampak langsung pada kemandirian desa,” Tegas Budi Azhar.
Ia juga memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah desa di Sukabumi, khususnya dalam mengelola potensi sumber daya lokal untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan.
Transformasi Desa: Dari Objek Menjadi Subjek
Senada dengan Ketua DPRD, Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyoroti perubahan paradigma dalam pembangunan nasional. Menurutnya, desa kini telah bertransformasi menjadi subjek atau aktor utama yang strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi.
“Desa tidak boleh lagi hanya menunggu instruksi. Kita butuh desa yang inovatif dan mampu beradaptasi dengan dinamika zaman agar kontribusi terhadap ekonomi nasional semakin nyata,” ungkap Asep Japar.
Sinergi dan Bakti Desa
Peringatan Hardesnas tahun ini tidak hanya bersifat seremonial. Sebelumnya, telah dilaksanakan aksi gotong-royong bakti desa secara serentak di pelosok Kabupaten Sukabumi sebagai upaya memupuk kembali nilai partisipasi publik.
Momentum ini diharapkan menjadi titik balik bagi Pemerintah Daerah, DPRD, dan Pemerintah Desa untuk mempererat sinergi demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera sebelum mencapai target besar di tahun 2045.