Bahas KUA-PPAS Perubahan 2025, DPRD Kabupaten Sukabumi Tekankan Efektivitas Anggaran untuk Rakyat
SukabumiPost – DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna pada Jumat (11/7/2025) dengan agenda utama penyampaian nota pengantar Bupati mengenai Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama ini juga membahas laporan realisasi anggaran semester pertama serta proyeksi keuangan untuk enam bulan ke depan. Turut hadir dalam forum ini Bupati Sukabumi Asep Japar, Wakil Bupati Andreas, Sekda Ade Suryaman, unsur Forkopimda dan Forkopimcam, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyatakan bahwa sidang ini merupakan tindak lanjut hasil rapat Badan Musyawarah DPRD. Menurutnya, pembahasan akan dilanjutkan pekan depan oleh tiap komisi bersama mitra kerja, sebelum akhirnya dibawa ke Badan Anggaran untuk digodok bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sementara itu, Bupati Asep Japar atau yang akrab disapa Asjap, menegaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS adalah bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2024.
“Aspek perubahan anggaran ini bukan sekadar menyesuaikan asumsi awal yang meleset, tapi juga untuk mengakomodasi dinamika kebijakan dari pusat maupun daerah,” ujar Asjap dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa APBD Perubahan 2025 akan difokuskan pada program-program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, sesuai dengan visi misi kepala daerah dan janji politik saat kampanye. “Anggaran ini harus menukik langsung pada kebutuhan rakyat. Kita kudu nyaah ka masyarakat,” tegasnya.
Bupati juga menjelaskan bahwa laporan realisasi semester I dan prognosis anggaran enam bulan ke depan disusun berdasarkan ketentuan Pasal 160 PP Nomor 12 Tahun 2019, yang mewajibkan pemerintah daerah menyampaikan laporan anggaran ke DPRD paling lambat akhir Juli setiap tahunnya.
“Kami harap DPRD dapat bersinergi dalam pembahasan ini agar tercapai kesepakatan yang berorientasi pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Asjap.
