Ketua DPRD Sukabumi Tekankan Ketepatan Sasaran Bantuan PBI
SUKABUMIPOST — Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi mempercepat verifikasi dan pemutakhiran data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang kepesertaannya dinonaktifkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan jaminan kesehatan tepat sasaran dan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Budi menilai, pembenahan data penerima bantuan harus dilakukan secara cermat dengan mengacu pada kondisi masyarakat yang sebenarnya. Pemerintah daerah perlu memastikan data warga yang telah meninggal dunia diperbarui, sekaligus mengidentifikasi masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan.
“Jangan sampai yang sudah meninggal masih ada tercatat. Kemudian yang secara ekonomi mampu masih mendapatkan bantuan, tetapi yang kurang mampu justru tidak mendapatkan bantuan,” ujar Budi di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Jumat (2/10/2026).
Menurutnya, proses validasi tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan berkas administrasi. Pemerintah juga perlu melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar keputusan mengenai kepesertaan PBI sesuai dengan keadaan di lapangan.
DPRD Dorong Verifikasi Melibatkan Berbagai Perangkat Daerah
Untuk mendukung percepatan pemutakhiran data, Budi mendorong pemerintah daerah mengoordinasikan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki data dan kewenangan terkait kependudukan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial.
Instansi yang dapat dilibatkan antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta perangkat daerah lain yang relevan. Menurutnya, koordinasi lintas sektor diperlukan agar data yang digunakan sebagai dasar penetapan penerima bantuan dapat diselaraskan dan diverifikasi secara menyeluruh.
“Semua perangkat ada. Bisa dari Dinas Kependudukan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, kemudian KB, dan sebagainya. Dibentuk satu tim untuk segera memverifikasi,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Budi menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, tim verifikasi di lingkungan pemerintah daerah telah dibentuk dan mulai melaksanakan pembaruan data. Ia berharap proses tersebut dapat segera dituntaskan karena status kepesertaan PBI berhubungan langsung dengan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Pelayanan Kesehatan Jangan Terganggu Proses Validasi
Di tengah proses penataan data penerima bantuan, Budi mengingatkan agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Menurutnya, pembaruan data memang diperlukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan kebutuhan warga terhadap layanan medis.
“Meskipun hari ini dalam situasi untuk memverifikasi, pelayanan itu tidak boleh terhenti. Tetap pelayanan kesehatan harus berjalan dan masyarakat harus terlayani dengan baik,” tegasnya.
Selain persoalan pendataan, Budi meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh kejelasan mengenai dukungan anggaran PBI bagi Kabupaten Sukabumi.
Ia menilai, komunikasi antarpemerintah diperlukan untuk mengetahui penyebab dukungan pembiayaan yang sebelumnya tersedia tidak lagi disalurkan, sekaligus mencari jalan keluar agar kebutuhan jaminan kesehatan masyarakat tetap dapat diperhatikan.
“Makanya kami menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah provinsi. Kenapa anggaran PBI ini tidak turun ke Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Sukabumi belum merencanakan pembentukan tim khusus untuk menangani persoalan tersebut. Pengawasan terhadap tindak lanjut pemerintah daerah akan dilakukan melalui Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi yang membidangi urusan kesehatan.
Budi berharap pemutakhiran data dan koordinasi terkait pembiayaan dapat segera menghasilkan solusi. Dengan demikian, bantuan PBI diharapkan semakin tepat sasaran tanpa mengabaikan hak masyarakat, terutama warga kurang mampu, untuk memperoleh pelayanan kesehatan.