Fraksi Gerindra DPRD Sukabumi Minta Efisiensi APBD 2026 Lindungi TPP ASN dan Infrastruktur
SUKABUMIPOST — Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Sukabumi meminta pemerintah daerah lebih cermat menentukan prioritas belanja dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Efisiensi anggaran dinilai perlu diarahkan pada belanja yang masih dapat dirasionalisasi tanpa mengorbankan hak aparatur maupun kebutuhan pembangunan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Hera Iskandar, S.E., saat membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra terhadap Nota Pengantar Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (4/9/2026).
Dalam pembahasannya, Fraksi Gerindra menyoroti keterbatasan ruang fiskal daerah, termasuk rencana penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 10 hingga 20 persen. Fraksi tersebut meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kembali kebijakan itu dan mengevaluasi pos belanja lain sebelum menjadikan TPP sebagai sasaran penghematan.
Menurut pandangan Gerindra, aparatur sipil negara memiliki peran penting dalam memastikan program pemerintah berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana. Peran tersebut mencakup berbagai urusan, mulai dari pelayanan publik hingga penanganan persoalan sosial dan kebencanaan.
Karena itu, efisiensi anggaran diharapkan lebih dahulu menyasar pengeluaran operasional, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial yang masih memungkinkan untuk dikurangi, dengan tetap memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Gerindra Soroti Pengurangan Anggaran Infrastruktur
Selain persoalan TPP ASN, Fraksi Gerindra turut memberikan perhatian terhadap perubahan alokasi belanja modal, khususnya untuk jalan, jaringan, dan irigasi.
Dalam bahan pandangannya, fraksi tersebut menyoroti pengurangan anggaran pada sektor jalan, jaringan, dan irigasi sekitar Rp3,45 miliar. Gerindra meminta alokasi untuk kebutuhan infrastruktur tersebut kembali dipertimbangkan agar pembangunan yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat tidak kehilangan prioritas.
Infrastruktur jalan dan irigasi memiliki peran dalam mendukung mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta kegiatan perekonomian di berbagai wilayah Kabupaten Sukabumi. Oleh sebab itu, perubahan anggaran perlu mempertimbangkan urgensi program dan manfaatnya bagi masyarakat.
Fraksi Gerindra juga mendorong pemerintah daerah meninjau kembali prioritas belanja modal. Kegiatan pengadaan peralatan, mesin, atau pembangunan gedung yang belum mendesak dapat dievaluasi pelaksanaannya agar kebutuhan yang lebih prioritas tetap memperoleh dukungan anggaran.
Dorong Penguatan Pendapatan Daerah
Pada sisi pendapatan, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi yang tersedia dan perbaikan tata kelola pemungutan pajak serta retribusi.
Digitalisasi pengelolaan pendapatan dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan efektivitas penerimaan daerah. Upaya tersebut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan dunia usaha, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Fraksi Gerindra juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap pengelolaan keuangan rumah sakit umum daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Evaluasi tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sehingga dana yang tersedia mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan, termasuk ketersediaan obat-obatan.
Bagi Gerindra, pengelolaan anggaran perlu memperhatikan keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah, kebutuhan aparatur, dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pandangan Fraksi Menjadi Bahan Pembahasan Lanjutan
Pandangan umum Fraksi Gerindra disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kabupaten Sukabumi yang membahas Nota Pengantar Bupati atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua II H. Usep dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, SM. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, kepala perangkat daerah, camat, dan tamu undangan lainnya.
Berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian dari proses pembahasan lanjutan rancangan perubahan anggaran bersama pemerintah daerah.
Melalui pembahasan tersebut, Fraksi Gerindra berharap kebijakan Perubahan APBD 2026 dapat disusun dengan mempertimbangkan ketepatan prioritas belanja, efektivitas penggunaan anggaran, serta kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukabumi.